 |
| Ilustrasi Gambar desain by blognateya |
Blognateya.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan kecenderungan menjadikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai komoditas politik. Pernyataan ini disampaikan dalam acara pemberian Nomor Induk Berusaha UMKM di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023.
Menurut Bahlil Lahadalia, fenomena ini masuk akal mengingat banyak UMKM yang justru mengalami pertumbuhan dan perkembangan saat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan presiden (pilpres). Namun, perlu diingat bahwa keterlibatan UMKM dalam ranah politik bukan tanpa risiko.
Pertama-tama, menghubungkan keberhasilan UMKM secara langsung dengan agenda politik dapat mengakibatkan polarisasi dan ketidakstabilan. Proses politik yang dinamis dan penuh perdebatan seringkali dapat memengaruhi citra dan kinerja UMKM secara negatif, yang pada gilirannya dapat merugikan pelaku usaha tersebut.
Kedua, adanya ketergantungan UMKM pada dukungan politik dapat menghambat pertumbuhan organik dan inovasi. Seharusnya, UMKM diberdayakan dan diberi peluang untuk berkembang atas dasar kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan, bukan sekadar bergantung pada dukungan politik yang bersifat temporer.
Bahlil Lahadalia juga menekankan perlunya memberikan UMKM ruang untuk fokus pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing. Dalam konteks ini, pemberian Nomor Induk Berusaha UMKM menjadi langkah awal untuk memberikan identitas resmi dan mempermudah akses ke berbagai fasilitas pendukung usaha.
Untuk memastikan keberlanjutan UMKM tanpa terpengaruh oleh dinamika politik, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha itu sendiri. Pemberdayaan UMKM harus menjadi agenda jangka panjang yang tidak terpengaruh oleh perubahan peta politik.
Dalam menghadapi era demokrasi, penting bagi semua pihak untuk menjaga agar UMKM tetap menjadi pilar ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan, bukan sekadar alat politik yang dimanfaatkan sesaat.
Silahkan kunjungi berita dan Artikel Kami lainya di Google News
( Sumber Referensi: https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2023/08/10/164000526/bahlil-tak-ingin-umkm-jadi-komoditas-politik dikembangkan dengan chargpt )
Posting Komentar untuk "Jangan Jadikan Pelaku UMKM Komoditas Politik, Peringatan Dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) "